Dua Proyek PU Jadi Model Pengembangan KPS

Dua Proyek PU Jadi Model Pengembangan KPS
04 Apr 2011


JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menjadikan dua proyek infrastruktur di kementerian itu sebagai model pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) ke depan. Dua proyek itu adalah proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) milik PT Aetra Tangerang dan tol Cikampek-Palimanan.

Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, dua proyek itu memiliki kemajuan yang baik. Dengan begitu, penyelesaian proyek-proyek itu akan memacu terselesaikannya proyek-proyek lain di bidang yang sama. Dengan menetapkan model tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur bisa dipercepat

"Proyek Aetra bisa menjadi contoh bagi proyek air bersih lainnya dengan format KPS. Model-model percepatan pembangunan infrastruktur dengan tingkat keberhasilan semacam Aetra, juga akan diterapkan pada bentuk atau bidang pembangunan infrastruktur lainnya. Untuk tol, Cikampek-Palimanan bisa jadi contoh untuk ruas tollainnya," kata dia, seperti dikutip Antara di Jakarta, pekan lalu.

Dengan menjadi model bagi pengembangan KPS, kata Djoko Kirmanto, proyek bersangkutan bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah. Sesuai Peraturan Presiden No 13/2010 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menyedian sejumlah dukungan dan insentif kepada swasta.

Khusus untuk proyek KPS air minum, Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PU Rachmat Karnadi mengatakan, setidaknya ada dua macam dukungan, jika investor swasta berminat dalam proyek-proyek air bersih yakni subsidi selisih harga air kepada masyarakat dan dana talangan dari PT Penjaminan Infrastuktur Indonesia (PPD jika harga air yang seharusnya diterima oleh investor, belum diterima dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Namun, tegasnya, untuk mendapat-kan dukungan tersebut investor swasta harus mengikuti skema Perpres 13/ 2010, bukan secara bisnis biasa dengan PDAM atau lainnya. Bila pilihannya secara b to b (business to business) dengan PDAM langsung, itu diharapkan lebih baik, sehingga bentuk dukungan pemerintah bisa untuk KPS lain.

Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (PerpamsO Agus Sunara mengatakan, swasta pertu diberikan porsi yang lebih besar dalam penyediaan dan pengelolaan air minum di Indonesia melalui skema KPS. Selama ini. PDAM masih khawatir bahwa KPS akan menguntungkan pihak swasta saja.

"Padahal, keterlibatan swasta dalam pengelolaan air minum dapat memberikan keuntungan kepada PDAM maupun masyarakat Salah satu keuntungannya adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA) eksisting akan semakin tinggi nilai asetnya dan kondisi operasional aset akan tetap optimum hingga akhir masa kerja sama," kata dia. (imm)
Entitas terkait
Ringkasan Artikel Ini
Dengan menetapkan model tersebut, diharapkan pembangunan infrastruktur bisa dipercepat "Proyek Aetra bisa menjadi contoh bagi proyek air bersih lainnya dengan format KPS. Khusus untuk proyek KPS air minum, Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PU Rachmat Karnadi mengatakan, setidaknya ada dua macam dukungan, jika investor swasta berminat dalam proyek-proyek air bersih yakni subsidi selisih harga air kepada masyarakat dan dana talangan dari PT Penjaminan Infrastuktur Indonesia (PPD jika harga air yang seharusnya diterima oleh investor, belum diterima dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Air PDAM KOTA MAKASSAR

FB

20 RW Lolos Seleksi Kampung Pintar Rabu, 11 Mei 2011 | 20:06 WIB

http://www.tempointeraktif.com/hg/makassar/2011/05/11/brk,20110511-333887,id.html

EMPO Interaktif, Makassar ---Sebanyak 20 dari 300 rukun warga (RW) lolos seleksi awal pemilihan Kampung Pintar yang diselenggarakan oleh Yayasan Unilever Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Peduli Negeri.
Berita terkait

"Masih akan kami saring menjadi 10 kampung,"kata Saharuddin Ridwan, Direktur Yayasan Peduli Negeri saat pengumuman seleksi awal di Balai Kota Makassar, siang tadi. Menurutnya, 20 RW ini lolos setelah melalui uji berkas proposal, serta kondisi lapangan yang sudah mendukung. Sementara banyaknya RW yang tak lolos karena penyusunan data pada proposal dan kondisi lingkungannya yang masih memperoleh nilai rendah.

Tolak ukur penilaian Kampung Pintar pada seleksi awal yang dilakukan panitia, yakni aspek lingkungan, kesehatan warga, ekonomi, pendidikan serta Informasi dan teknologi sangat mempengaruhi.

Adapun 20 RW yang lolos yaitu RW 02 Kelurahan Kalukuang, RW 08 Kelurahan Bangkala, RW 04 Kelurahan Ujung Pandang Baru, RW 05 Kelurahan Pa'baeng-Baeng, RW 04 Kelurahan Balla'parang, RW 03 Kelurahan Karang Anyar, RW 02 Kelurahan Tamamaung, RW 01 Kelurahan Lakkang, RW 02 Kelurahan La'latang, RW 06 Kelurahan Sambung Jawa, RW 01 Kelurahan Untia, RW 04 Kelurahan Maricaya Selatan, RW 01 Kelurahan Mangkura, RW 04 Kelurahan Cambaya, RW 03 Kelurahan Pai, RW 03 Kelurahan Mandala, RW 01 Kelurahan Pattunuang, RW 07 Kelurahan Mamajang Dalam, RW 08 Kelurahan Bongaya, dan RW 03 Kelurahan Tamalanrea Jaya.

Kampung yang nantinya terpilih sebagai Kampung Pintar rencananya akan diumumkan pekan depan. Penanggung jawab kegiatan Kampung Pintar dari Yayasan Unilever Indonesia, Nurul Ekawati mengatakan PT Unilever menyiapkan Rp 100 juta untuk 10 RW yang akan menjadi pemenang nantinya.

Nurul mengatakan program Kampung Pintar di Makassar ini merupakan program pertama yang dilakukan oleh Yayasan Unilever Indonesia. Program ini akan menjadi proyek percontohan bagi daerah lain.

Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Makassar, Burhanuddin mengatakan Pemerintah Kota menantang Perusahaan lainnya untuk menggelar kegiatan yang serupa.Kegiatan semacam itu, kata dia, turut mendorong kesadaran masyarakat agar menjaga dan melestarikan kebersihan dan keindahan di masing-masing lingkungan. Dia berharap kegiatan itu dapat berlanjut tahun depan. Jika program itu dapat digelar setiap tahun, kata Burhanuddin, seluruh RW akan terpacu untuk membenahi wilayahnya masing-masing.

Sukardi Daeng Sanre, utusan RW 4 Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan Mamajang mengatakan timnya sudah siap mengikuti seleksi akhir pemilihan Kampung Pintar. Dia menuturkan sejumlah keberhasilan di lingkungannya yaitu mengajak warga untuk membuat produk kreatif melalui keterampilan jahit menjahit. Sehingga sampah plastik bisa termanfaatkan dan bernilai ekonomi seperti sendal, tas, dompet dan lainnya.

INDRA OY

Sejarah Sanitasi oleh bambang purwanto KMen PU

Saya mencoba menyusun sejarah Sanitasi, mohon koreksi dan masukkan bapak/ibu/sdr, kiranya model wikepedia lebih baik.
Jadi ini dari kita, oleh kita, untuk kita semua, tks
salam ampl. bambang purwanto

Seri AMPL 23:Sejarah Sanitasi di Indonesia tahun 1620-2011

1620 Pada waktu dilaporkan itu telah terjadi upaya pencemaran sungai, dimana pada saat pengepungan kota Surabaya oleh Sultan Agung dari tahun 1620-1625 serta kota-kota sekitarnya dengan membendung dan meracuni air sungai dikota yang berdampak menurunnya jumlah penduduk kota dari 50.000 jiwa lebih tinggal 500 orang yang tinggal dikota, selebihnya meninggal atau meninggalkan kota akibat kemiskinan atau kelaparan (Anthony Reid I, hal 21-22)

1699 Sebagaimana diceriterakan oleh Dampier bahwa kebiasaan mandi untuk membersihkan diri telah ada pada waktu itu dimana di sungai-sungai di Aceh selamanya penuh dengan pria dan wanita dari semua umur, orang sakit sekalipun dibawa ke sungai untuk mandi (Anthony Reid I, hal 59)

Kebiasaan BAB (buang air besar) kesungai atau dipantai didasarkan anggapan bahwa air yang mengalir bias membersihkan , ini ada benarnay dibandingkan orang Eropa atau India sezaman yang menggunakan jalan-jalan kota atau air tergenang untuk BAB karena tidak ada pilihan lain (Anthony Reid I, hal 60)

1815 Mandi disungai juga telah menjadi kebiasaan penduduk Jakarta tempo dulu, dimana ditepian kanal dipenuhi wanita telanjang dada, mereka tanpa kuatir pria iseng yang mengintipnya

1892 HCC Clockener Brouson seorang serdadu muda Belanda yang baru datang dari Amsterdam melaporkan dengan terbengong-bengong tentang cara mandi orang Indonesia yang menggunakan bak, lalu cara bagaimana menyabun dan membilas dan mengeringkan badannya, mereka mandi 3 kali yaitu pagi, jam 11 dan jam 3 sore.

1916 Di Bandung telah dibangun IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang kemudian dikembangkan melalui Proyek BUDP (Bandung Urban Develo[pment Project) I, II dan III, dengan daerah layanan seluruh Bandung sekitar 2.800 Ha atau sekitar 17% dari luas kota.; meliputi 90.000 pelanggan atau sekitar 450.000 jiwa (20% penduduk kota), 22.000 pelanggan dilayani oleh sambungan langsung , namun masih adanya industri rumahan dan rumah sakit yang membuang langsung walaupun itu termasuk tindakan illegal.

1920 Di Kota Cirebon pemerintah kolonial Belanda telah membangun IPAL pada tahun 1920 untuk melayani daerah komersial, kemudian pada tahun 1978 dilanjutkan pembangunan IPAL untuk melayani daerah Perumnas, dan pada tahun 1996 dengan bantuan Pemerintah Swiss dibangun pula IPAL yang baru , sehingga cakupan pelayanannya telah mencapai 384 Ha (9,7 dari luas kota) dan total pelanggan sekitar 19.000 pelanmggan atau 90.000 jiwa ( 32 % jumlah penduduk kotanya).

1935 Di Yogyakarta pembangunan IPAL pertama kali dilakukan oleh Belanda pada tahun 1935 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan Pemerintah Jepang sehingga saat ini pelayanannya telah mencapai 1.250 Ha (sekitar 6% luas wilayah greater Yogyakarta) dan melayani 10.000 pelanggan atau 85.000 jiwa (10% populasi).

1939 Di Balige sebagaimana diceriterakan oleh JJ van de Velde bahwa pada tahun 1935 kondisi rumah disana pada malam hari; ternak yang terdiri dari sapi, kerbau dan babi dikumpulkan dibawah rumah, pada siang hari babi dan anjing-anjing kurus tak terhitung banyaknya, menjaga agar halaman rumah bersih, mereka melahap semua sampah dan kotoran, termasuk kotoran manusia. Bahkan begitu seringnyamereka makan kotoran manusia , sehingga bagi anak-anak berbahaya sekali BAB ditempat yang tidak terjaga, sebab kalau orang tuanya lengah, pernah terjadi bahwa alat vital seorang anak lelaki kecil turut tercaplok, betapa mengerikan (JJ van de Velde, hal 76-77)

1940 Di Surakarta bagian selatan tahun 1940 Belanda telah mebangun IPAL kemudian dilanjutkan oleh Perumnas yang membangun tahun 1984 kemudian dikembangkan lagi dengan pionjaman IBRD (SSUDP, Semarang Surakarta Urban Development Project) yang dapat melayani 8.000 pelangaan sekitar 70.000 jiwa pada area 1.165 Ha (sekitar 26 % luas kota)

1977 Jakarta mulai menyusun Rencana induk Air Limbah pada tahun 1977, dan mulai membangun tahun 1983 dan pada tahun 1992 pembangunan fisik selesai, kapasitas yang dibangun sebesar 300 liter/detik dimana BOD influent sekitar 200 mg/lt dan effluent yang diharapkan adalah 50 mg/lt atau terjadi “removal” sebesar 70 % dan pada saat ini dikelolah PDPAL (Perusahaan daerah Air Limbah) yang merupakan satu-satunya PD AL di Indonesia. Jumlah pelanggan sekitar 2.300 (220.000 jiwa) sekitar 2,8 % penduduk kota.

1980 Kota Medan pada tahun 1980 mulai menyusun Rencana Induk Air Limbahnya dan lima tahun kemudian yaitu pada tahun 1985 dengan pinjaman dari ADB (Asian Development Bank) melalui MUDP (Medan Urban Development Project) I dan II mulai membangun IPAL UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) kapasitas 60.000 m3/hari atau 700 lt/dt yang dilanjutkan pengaliran effluentnya ke kolam aerasi (aerobic ponds) dan terakhir ke kolam fakultatif (facultative ponds), untuk melayani sekitar 530 HA (1,9 % luas Kota) untuk 7.400 pelanggan atau 49.000 jiwa (2,25 % penduduk kota)

1982 Di Kota Tangerang pada tahun 1982 mulai dibangun IPAL type “carrousel” ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan diuji coba tahun 1985, serta mulai dioperasikan tahun 1992. Konsultan dari Belanda DHV Cons. Eng. dan Has Koning yang bertindak sebagai perencana. IPAL Tanah Tinggi yang merupakan bantuan pemerintah Belanda tersebut mempunyai cakupan pelayanan 3.000 sambungan rumah atau ekivalen 15.000 jiwa melayani Kelurahan Sukasari dan babakan.

Selain IPAL Tanah Tinggi Kota Tangerang juga mempunyai prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik lainnya yang terdiri dari; kolam oksidasi sebanyak 8 unit dengan total luas sebesar 44,5 Ha terdapat di Perumnas I melayani 7.932 sambungan rumah atau ekivalen 31.728 jiwa.

Sistem Terpusat ( Offsite System) di IPAL Tanah Tinggi melayani Kelurahan Sukasari dan Babakan; seluruh limbah rumah tangga baik yang berasal dari kamar mandi, kakus maupun dapur diproses menjadi satu secara alamiah terpadu degan sistim Carrousel yang pengalirannya sebagian menggunakan perpompaan yang memerlukan biaya O/M yang tinggi sehingga menyebabkan IPAL ini tidak dioperasikan saat ini..

Sistem Setempat (Onsite system) melayani rumah tangga yang masih belum terjangkau oleh sistem terpusat, yaitu dengan menyedot lumpur tinja dari septik tank disetiap rumah yang selanjutnya diolah di IPLT Karawaci.

Dari kedua system tersebut dapat melayani 9.800 pelanggan atau 46.000 jiwa (4% penduduk kota)

1992 Pada tahun 1992 mulailah disusun Rencana Induk Air Limbah Kota Denpasar (DSDP= Denpasar Sewerage Development Project), lima tahun kemudia disusunlah detail engineering design dan pada tahun 2004 dimulailah pembangunan fisiknya. IPAL Denpasar mempunyai kapasitas 51.000 m3/hari, dengan total panjang jaringan pipa 130 km (dia 200-1.200 mm) untuk melayani sekitar 10.000 pelanggan atau 103.200 jiwa (1.145 HA luas pelayannya).

Berdasarkan Peraturan Bersama antara Gubernur Bali, Walikota Denpasar dan Bupati Badung dengan nomor 37 A tahun 2006, nomor 1 tahun 2006 dean nomor 36A tahun 2006 ditetapkanlah BLU PAL yang mengelola IPAL tersebut.

1995 Dimulailah pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tija) disebagian besar kota-kota di Indonesia, namun keberadaan IPLT ini banyak yang tidak berfungsi dengan baik, akibat lemahnya lembaga pengelola yang ada disamping factor lainya.

2002 Di Propinsi Bali tepatnya di Kantor Gubernuran Renon, di Kecamatan Kuta, dan Sunrise School Krobokan telah dibangun Instalasi Pengolahan Limbah dengan menggunakan media tanaman alias Fythoremediasi, teknologi sederhana hasilnya cukup memuaskan namun memerlukan lahan yang cukup luas, teknonolgi ini cocok diterapkan di skala komunal.

2003 Telah disusun Pekerjaan Studi National Action Plan Bidang Air Limbah, bulan Desember 2003

Ø Telah disusun pula Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, untuk eksekutif dan legislative Pemerintah Kabupaten/Kota, Ditjen Kotdes, Depkimpraswil, Desember 2003



Ø Telah terbit pula Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, untuk untuk Pelaksana Lapangan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Ditjen Kotdes, Depkimpraswil, Desember 2003



Ø Telah disusun Perumusan Rencana Tindak National Bidang Air Limbah 2005-2015. Ditjen Kotdes, Depkimpraswil, Desember 2003



Ø Mulai dilakukan uji coba program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) di propinsi Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta.

2004 > Terbit Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Ø Tim interdep (Bappenas,Depkes, Depdagri dan Dep PU) ditugaskan untuk belajar CLTS (Community Lead Total Sanitation atau STBM = Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) ke India dan Bangladesh dengan sponsor IBRD.

2005 .Terbit Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Ø Di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Kecamatan Guci Alit pada tahun 2005 telah memproklamirkan sebagai daerah bebas BAB dengan menerapkan CLTS alias STBM

2006 > Dilakukan replikasi program SANIMAS di 20 propinsi (69 lokasi)

Ø Dimulai program ISSDP (Indonesia Sanitation Development Proigram)

2007 > Dilaksanakan Konferensi Sanitasi Nasional I

Ø Kembali dilakukan replikasi program SANIMAS di 22 propinsi (128 lokasi)



2008 > Telah terbit Permen PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional PengembanganSistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum

Ø Buku Pedoman SANIMAS, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dep. PU,

Ø Telah disusun National Strategy for Community Lead Total Sanitation (CLTS), Ministry of Health

2009 Dilaksanakan Konferensi Sanitasi Nasional II

2010 Mulai disusun “Rencana Induk dan Studi Kelayakan” untuk kota-kota; Surabaya, Bogor, Cimahi, Bandar Lampung, Pekanbaru, Batam, Batam, Palembang dan Makasar atas bantuan Ausaid.



Daftar Pustaka:

1. Anthony Reid, Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid I, Penerbit Yayasan Obor, Jakarta 1992

2. M.C. Ricletfs, Sejarah Indonesia Modern, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kelima 1995

3. J.J. van de Velde, Surat-surat dari Sumatera 1928-1949, Penerbit Pustaka Azet, Jakarta, Agustus 1987

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

6. Permen PU Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional PengembanganSistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum

7. Buku Pedoman SANIMAS, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dep. PU, 2008

8. Risyana Sukarma and Richard Pollard. Indonesia Overview of Sanitation and Sewerage Experiencve and Policy Options, IBRDE, 2001

9. National Strategy for Community Lead Total Sanitation (CLTS), Ministry of Health, Jakarta, June 2008

10. Executive Summary Pekerjaan Studi National Actin Plan Bidang Air Limbah, Direktorat Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Ditjen Kotdes, Departemen Kimpraswil, Desember 2003

11. Perumusan Rencana Tindak National Bidang Air Limbah 2005-2015. Ditjen Kotdes, Depkimpraswil, Desember 2003

12. Support on Water and Sanitation, Sector Analysis and Program Final 2009-2014, Usaid, November 2008

13. Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, untuk eksekutif dan legislative Pemerintah Kabupaten/Kota, Ditjen Kotdes, Depkimpraswil, Desember 2003

14. Pedoman Pengelolaan Air Limbah Perkotaan, untuk Pelaksana Lapangan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Ditjen Kotdes, Depkimpraswil, Desember 2003

15. Panduan Pengawasan Sistem Pengelolaan Air Limbah, Inspektorat Jenderal, Departemen PU

16. Kerangka Acuan Kerja Konferensi Sanitasi Nasional II

17. Newsletter AMPL, edisi Juli 2008

18. Newsletter AMPL, edisi Agustus 2008